bentuk persaingan pendidikan di indonesia menurut para ahi

Upaya utama dalam rangka pembenahan tersebut yaitu pertama, pembenahan Hukum dan Birokrasi, efektifitas birokrasi dalam mengawal kemajuan pendidikan diawali atas distribusi anggaran dan efektifitas penggunananya, APBD yang dikeluarkan 20% seharusnya mampu memenuhi keterbutuhan sarana-prasarana serta kesejahteraan pendidikan secara umum. Budaya koruptif dan tidak efektifnya penggunaan dana adalah potret guram birokrasi yang wajib dibenahi.
Kemudian kedua, perluasan akses pendidikan, saat ini secara global lebih dari seratus juta anak di seluruh dunia masih belum mampu menjangkau akses untuk sekolah, angka ini dilihat dari indeks Millenium Development Goal (MDG di negara-negara miskin. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri?. Sebuah tantangan serius yang perlu kita cermati, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih lemah di sektor pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) titik terendanya diangka 2,5 atau tak sampai kelas III SD, sedangkan tertinggi di angka 10 atau setara kelas I SMA.
Ketiga, pembenahan aspek teknis atau tata laksana di lapangan. Dari sini akan berdampak pada mutu pendidikan. Pemerintah selaku komandan penyelenggara pendidikan, telah mengeluarkan Kurikulum sebagai upaya untuk memberikan rambu-rambu kompetensi baik bagi Guru maupun siswa-siswi - meskipun sampai saat ini polemik penyelenggaraan kurikulum belum juga usai.
Selanjutnya, pembenahan secara teknis juga erat kaitannya dengan kualitas guru yang bekerja di garda terdepan, Uji Kompetensi Guru (UKG) mencatatkan kompetensi guru Indonesia terbilang rendah, kompetensi keilmuan-pedagogis yang dimiliki guru-guru kita belum bisa menjawab persaingan secara global, bahkan standar nasional pun tak bisa dilampaui.